LUWU POS ■ Markas Besar (Mabes) TNI kini mengambil alih komando proses pencarian helikopter MI-17 milik TNI AD yang hilang di Kabupaten pegunungan Bintang, Papua, sejak 28 Juni 2019.
Sebelumnya, komando masih dipegang oleh Kodam XVII/Cenderawasih sebagai perwakilan TNI di Provinsi Papua.
Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Cpl Eko Daryanto menjelaskan, hingga saat ini upaya pencarian Heli Penerbad jenis MI 17 No Reg HA 5138 hingga saat ini masih terus dilakukan dengan memasuki hari ke 35, dilakukan oleh Kodam XVII/Cenderawasih selaku Komando Operasi TNI Wilayah Papua.
“Sejak awal pencarian, Koops TNI Wilayah Papua telah melibatkan 7 pesawat pencari, baik pesawat milik TNI maupun pesawat sipil yang diperbantukan dalam kegiatan Search and Rescue (SAR) melalui udara, “ungkapnya, Kamis (01/08/2019).
Selain itu, penerbangan SAR dilakukan total sebanyak 70 sortie, dimana masing-masing sortie dilakukan selama 1 – 2,5 jam terbang.
“Sedangkan pencarian melalui darat telah melibatkan lebih dari 700 personel gabungan yang terdiri dari personel TNI (300 org), Polri (35 org), Basarnas (30 org), Pemda dan masyarakat (400 org), “terang Kapendam.
Wilayah pencarian yang telah disisir melalui udara meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Jayapura bagian selatan dan barat. Sedangkan pencarian melalui darat difokuskan di 3 wilayah yaitu Oksibil, Lereh dan Kaureh.
Dalam pemeberitaan sebelumnya dikabarkan bahwa, Heli MI 17 dinyatakan lost contact sejak Jumat, 28 Juni 2019, pada saat heli tersebut sedang melaksanakan distribusi logistik dan rotasi pasukan Satgas Pengamanan Perbatasan Yonif 725 Woroagi di wilayah Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papi, menuju Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura.
Pesawat tersebut dilaporkan membawa 12 orang, terdiri dari tujuh orang crew dan lima orang personil Satgas Yonif 725 Woroagi yang akan melaksanakan pergantian Pos.
Sebagai informasi, penugasan operasi prajurit TNI beserta Alutsista di wilayah Papua merupakan bagian dari penggunaan kekuatan (Gun Kuat) TNI, dimana dalam hal ini menjadi tanggung jawab dan kewenangan Mabes TNI. (rls)
