JBN NEWS ■ Ketua Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Haerul Tungga minta pemerintah Desa (Pemdes) transparan terkait penerima BLT DD dalam pengggunaan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan mengatasi wabah corona virus (covid-19).
Menurutnya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang diterbitkan oleh presiden dengan mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 400 triliun harus dibuka secara transparan penggunaanya, agar rakyat dan masayarakat tahu peruntukannya sudah tepat sasaran.
"Kami apresiasi kebijakan pemerintah telah mengeluarkan Perppu dalam mengatasi pandemi covid-19, tapi baiknya demi meningkatkan kepercayaan dari masyarakat, pemerintah harus menginformasikan secara valid penggunaan anggaran serta membuka kepada masyarakat. Alangkah baiknya dibuatkan spanduk untuk dipajang ditempat umum," ujar Haerul Tungga.
Kemudian dengan tegas, Haerul mengatakan bahwa kalau tidak ingin memunculkan masalah baru, maka pemerintah Desa harus benar benar tepat sasaran, bukan faktor kedekatan atau faktor keluarga.
"Kalau pemerintah Desa benar benar tepat sasaran maka yakin dan percaya tidak akan muncul masalah ditengah masyarakat, sebab sangat jelas juknis yang harus dipedomani dan itu dibuka secara umum, sehingga secara tidak langsung masyarakat telah mengetahui yang sangat layak menerima BLT DD tersebut," jelasnya.
■ YP/JBN
