SUARASULAWESI.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti masalah kelangkaan minyak goreng di pasaran usai kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) diberlakukan pemerintah. Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, masalah kelangkaan minyak goreng bisa berpotensi menimbulkan persoalan ketertiban umum.
“Persoalan minyak goreng yang berkepanjangan bisa menyebabkan masalah baru yaitu kegaduhan akibat langkanya stok di pasaran. Ini harus segera diatasi karena berpengaruh terhadap ketertiban umum yang bisa berdampak luas,” kata Puan dalam keterangan di Jakarta, Kamis (10/3/2022).
Mahalnya harga minyak goreng mendorong pemerintah menetapkan HET minyak goreng seharga Rp 14 ribu per liter. Namun setelah kebijakan tersebut, stok minyak goreng tiba-tiba menjadi langka di pasaran. Langkanya minyak goreng membuat masyarakat panik karena kesulitan untuk memasak.
Ia menilai keadaan itu cukup rawan. Misalnya di Lubuklinggau, ada banyak warga berkerumun, bahkan terjadi keriuhan karena adanya operasi pasar murah minyak goreng. Namun jika kelangkaan minyak goreng terus terjadi, bukan hanya bisa memunculkan klaster Covid-19, tapi juga masalah ketertiban umum.
Puan menambahkan, kelangkaan minyak goreng juga dapat menimbulkan persoalan lain, salah satunya adalah menjamurnya oknum-oknum nakal, bahkan ada yang menjual minyak goreng dengan dicampur air. Selain itu, banyak juga oknum yang menjual minyak goreng dengan harga mahal hingga tak masuk akal.
Menurut penilaiannya, penyebab kelangkaan minyak goreng terjadi karena persoalan distribusi dan akibat adanya penyelundupan, baik dijual ke luar negeri atau ke pasar industri.
“Kasus penimbunan minyak goreng banyak ditemukan. Pengawasan distribusi masih belum optimal dan menyebabkan masyarakat kesulitan,” katanya.
Ia meminta penegak hukum mengusut para oknum nakal yang memanfaatkan keadaan sehingga membuat minyak goreng semakin langka. Selain itu, Ketua DPR juga meminta pemerintah tegas menindak pihak penjual yang menjual minyak goreng di atas HET.
“Tindak para spekulan yang menimbun dan mempermainkan harga minyak goreng. Pihak-pihak yang memainkan kepentingan rakyat harus mendapat ganjaran setimpal,” katanya menegaskan.
Pada kesempatan itu, Puan Maharani meminta pemerintah sungguh-sungguh untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan minyak goreng yang sudah berlangsung lama tersebut.(**)
