NUSANTARA NEWS | SEMARANG — Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah memberi peringatan keras kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pasalnya, target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih jauh dari target akhir masa jabatan.
Target akhir RPJMD atas Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,00 %. Meskipun realisasinya TPT menurun pada Tahun 2022 dibanding 2021, namun tingkat pencapaiannya dari total target akhir baru mencapai 71,81%.
"Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih punya “PR” menurunkan 1,57% dalam kurun waktu sangat singkat pada sisa masa jabatan Gubernur. Jika dilihat tren penurunan angka kemiskinan Jawa Tengah dari Tahun 2017-2022, dapat diketahui rata – rata penurunan angka kemiskinan setiap tahun bahkan minus 0,2%.," ujar Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah Jasiman.
“Hal ini terjadi karena persis sebelum Pandemi TPT mencapai 4,44% namun meningkat tajam pada tahun pandemic menjadi 6,48%. Oleh karena itu pengembangan startup wirausaha baru, serta pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro yang telah dilakukan perlu terus dimonitor perkembangannya dan harus dipastikan berdampak pada pengurangan pengangangguran terbuka," tambahnya.
Selain itu Jasiman menyampaikan, begitu pula penurunan angka kemiskinan akhir masa jabatan yang direncanakan masih jauh dari pencapaian Tahun 2022.
Dokumen RPJMD mencatat komitmen penurunan kemiskinan di akhir masa sebesar 7,48 % - 6,48 % atau baru tercapai 68,12% dari target.
"Jika dilihat tren penurunan angka kemiskinan Jawa Tengah dari Tahun 2017-2022, dapat diketahui rata – rata penurunan angka kemiskinan setiap tahun hanya mencapai 0,416%.Ha, Hasil ini sebenarnya menunjukkan bahwa roadmap target penurunan angka kemiskinan belum terlaksana secara baik," terangnya.
"Ketidaksesuaian antara realisasi dan roadmap target penurunan angka kemiskinan setiap tahun akan menyebabkan beratnya pencapaian target akhir masa RPJMD di bulan September 2022. Jika September 2022 – September 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus menurunkan sebesar 3,5 % dirasa amat berat," ujarnya lagi.
Namun Fraksi PKS juga mengapresiasi positif tercapainya Realisasi PAD pada akhir tahun 2022 mencapai Rp16.264.618.853.852,00 atau 100,76% dari target yang direncanakan. Dibanding realisasi tahun anggaran 2021, penerimaan PAD mengalami peningkatan sebesar Rp1.569.143.955.690,00 atau 9,65%. Realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 67,30% terhadap keseluruhan Pendapatan Daerah.
Salah satu prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022 adalah Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.
"Oleh karena itu pertanyaan mendasar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, apakah realisasi tersebut sudah benar benar berbanding lurus dengan potensi PAD yang ada.? Terutama pada jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dimana harus dibandingkan dengan kepemilikan kendaraan bermotor di Jawa Tengah. Jika potensi PAD memang besar (terbukti realisasi >100%), maka kedepan harus berani menggenjot PAD mencapai 75% dari total Pendapatan Daerah pada Tahun selanjutnya," pungkasnya. (sumber: RMOL)
