Sukabumi - NusantaraNews
Babak baru dugaan penggelapan dana bantuan ketahanan pangan yang diduga keras dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Sukabumi memasuki babak baru yang mana pihak Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mendapatkan bukti baru yang mana jelas dugaan setelah Aksi yang dilakukan Lpi di gedung DPRD Kabupaten Sukabumi Pada kamis 14 Desember 2023 lalu ada sebuah manuver baru yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD yaitu mencoba memerintahkan anak buah nya untuk mendatangi para kelompok di wilayah pejampangan dengan memabawakan nominal uang diduga keras 15 juta rupiah untuk perkelompok.
Lanjut Lpi melalui Ketua Umum yaitu Rohmat Hidayat Pihaknya mendesak Mapolda Jabar segera mengeluarkan SP2HP terkait dumas persoalan dugaan Penggelapan Dana Bantuan Ketahanan Pangan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD inisial R.R yang mana dengan adanya bukti baru sudah jelas yang bersangkutan mencoba menyelesaikan persoalan ini setelah ramai pemberitaan dan aksi yang dilakukan dengan begitu sudah dapat menjadi acuan pihak APH karena ada langkah sebagai pengakuan disini dengan adanya pecobaan untuk menyelesaikan persoalan
Maka dengan begitu Lpi mendesak pihak Kepolisian untuk segera memperoses yang bersangkutan karena ini mutlak urusan keuangan negara yang tidak bisa tawar menawar Lpi juga turut meminta kepada APH beberapa Pihak yang diduga keras ikut membantu memfasilitasi penyelesaian setelah ramai dugaan persoalan ini turut di periksa salah satunya ketua APDESI kecamatan Bantar gadung yang mana besar dugaan adanya peran membantu untuk menutupi bahkan diduga keras melakukan pembiaran terhadap dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oknum anggota Dewan tersebut.
Lpi pun akan segera menggelar aksi jilid II dengan membawa masa yang lebih banyak dan mengancam akan menduduki kantor DPRD Kabupaten Sukabumi sampai oknum anggota DPRD tersebut jelas diperiksa APH serta LPI juga meminta kepada ketua fraksi Partai Amanat Nasional , Dan Ketua DPRD beserta Badan Kehormatan Dewan Untuk segera ambil sikap dan melakukab konferensi pers atas sikap yang di ambil agar kepercayaan masyarakat terhadap Wakilnya dapat pulih dan tidak ada opini liar
Dengan beberapa tuntutan di atas Lpi juga akan segera bersurat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengadukan serta meminta KPK memeriksa selurub kegiatan yang ada di DPRD Kabupaten Sukabumi dengan besar dugaan seluruh kegiatan yang berbau aspirasi turut juga diduga berbau kecurangan.pungkasnya
Sampai Berita Ini Dimuat Pihak DPRD Kabupaten Sukabumi Tidak Bisa Di Hubungi.
(Red)
