NusantaraNews|Banten - Ramainya pemberitaan di beberapa kanal media online mengenai dugaan keras asal asalanya pelaksanaan pekerjaan Preservasi pambangunan jalan nasional pasir kuray - cisitu ,yang menggunakan anggaran APBN yang mana di bawah pengawasan Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Jalan Nasional (PJN) wilayah II Banten diduga keras pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.Cipta Infra Optima di anggap hanya dijadikan ajang bancakan anggaran dengan pagu 11 miliyar rupiah diduga tidak sesuai dengan hasil pelaksanaan,"Jumat(03/05/2024).
Hal itu mendapat tanggapan serius dari Rohmat Hidayat salah satu Aktivis Nasional Asal Lebak selatan yang juga sebagai Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) yang mana menurut' Rohmat pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan nasional di wilayah Banten amat sangat rentan dengan dugaan praktek praktek tidak sehat ,yang di akibatkan dari dugaan kelalaian pihak Satker mengenai pengawasan.
Bukan hanya hari ini yang ramai yaitu ruas jalan pasir kuray - cisitu namun pada tahun 2022 dan 2023 pun beberapa kegiatan pengadaan yang menggunakan anggaran APBN diduga keras hampir semua sama contoh kecil pelaksanaan pekerjaan ruas jalan binuangen, bayah,cibareno pada 2022 serta ruas jalan labuan pandeglang rangkasbitung pada tahun 2023 .
Diduga keras pelaksanaan asal asalan ini sudah terus menerus terjadi di beberapa pengadaan yang dilakukan oleh BPJN sehingga hal ini perlu menjadi perhatian serius pihak Aparatur Penegak Hukum (APH)
Maka dari itu pihak Lpi Mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) untuk segera mengaduit secara total seluruh kegiatan penggunaan anggaran yang dilaksanakan oleh BPJN Banten mulai dari tahun 2021 sampai 2024 ini.
Dengan adanya beberapa hal di atas Lpi sudah melayangkan surat permintaan kelarifikasi kepada pihak Kementrian PUPR RI agar segera menindak lanjuti dan melakukan kroscek lapangan secara menyeluruh serta segera memperbaiki kerusakan yang ada .
Lpi juga akan segera menyerahkan beberapa hasil analisa data dan fakta yang didapatkan di lapangan kepada pihak KPK RI agar hal ini segera ada tindakan tegas yang jelas pihak LPI mendesak agar KPK segera turun tangan memanggil dan memeriksa kepala BPJN Banten serta PPK Satker dengan dugaan kelalaian yang terjadi.
Selain itu Lpi juga akan menggelar Aksi Unjuk rasa menuntut pihak BPJN untuk memblacklist PT.Cipta Infra Optima yang mana diduga keras melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dengan asal asalan demi raup keuntungan lebih besar sehingga melupakan aspek kualitas pada pembangunan yang dilaksanakan.pungkasnya
(Red)
