SUKABUMI | NUSANTARANEWS - Laskar Pasundan Indonesia (LPI) sebagai aktivis dan pelaku kontrol sosial menyoroti tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada perhelatan pemilu kada (Pilkada) 2024 di Kabupaten Sukabumi yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini
Melalui Endang Koswara. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat (BidHumas) DPP Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mengatakan bahwa hasil analisa dan temuan anggota DPW LPI Jawabarat dan DPD Kabupaten Sukabumi bahwa hampir 70% ASN Di Pemkab Sukabumi diduga keras kubu kubuan bahkan besar dugaan bahwa hampir 60% dari keseluruhan ASN yang ada lebih pro kepada wakil bupati yang saat ini sudah mendeklarasikan diri bakal maju kembali sebagai bakal calon Bupati.
Lanjut Kabid Humas Lpi dengan adanya hal itu jelas wajib menjadi perhatian oleh semua pihak yang mana sebagai orang nomor II di Kabupaten Sukabumi jelas sudah tidak bisa di pungkiri bahwa bagaimana pun sosok Wakil Bupati pasti memiliki pengaruh yang besar di dalam tubuh birokrasi sehingga itu harus menjadi sorotan dan pengawasan dari semua pihak agar perhelatan pemilu dapat berjalan dengan adil dan damai.
Karena jelas bagaimana pun Wakil Bupati menjabat sebagai pejabat publik bukan hanya hari ini atau pun 5 tahun ini sehingga dapat di duga keras banyak pihak yang memiliki kedekatan emosial ,bahkan sampai dengan dugaan kedekatan kebijakan yang patut menjadi catatan yang mana Lpi mengingatkan agar tidak ada fasilitas atau pun kebijakan secara pribadi atau pun kelembagaan yang di mandatkan oleh Wakil Bupati menjelang bergulirnya perhelatan pemilu yang akan segera di laksanakan.
"Karena jelas bagaimana pun beliau adalah orang nomor dua saat ini sehingga ada kewajaran dari pihak kami memiliki pandangan lain sehingga kami mengingatkan bahwa kami akan mengamati serius langkah langkah dari seluruh ASN yang ada agar perhelatan pilkada yang segera berlangsung dapat berjalan dengan adil ,sesuai dengan ketentuan yang ada apalagi mengenai penggunaan APBD jangan sampai juga ada dugaan adanya post post kepentingan di beberapa OPD yang diduga keras untuk dijadikan mobilisasi ASN demi memuluskan langkah yang bersangkutan " cetusnya
Maka dengan itu kami akan terus mengawal setiap gerak penyaluran kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran APBD di tahun 2024 ini agar berjalan tanpa adanya tunggangan kepantingan serta pergerakan dari para ASN yang ada jika memang kami temukan adanya pelanggaran disana kami tidak akan segan untuk melaporkan bahkan menindak lanjuti untuk di serahkan ke pihak berwajib.pungkasnya
(*Red)
