NASIONAL | NUSANTARANEWS - Laskar Pasundan Indonesia (LPI) menyatakan sikap tegasnya sebagai pihak kontrol sosial dan menandakan kepedulian terhadap tatanan birokrasi di banten yang mana hal itu di sampaikan langsung oleh Rohmat Hidayat ,Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) kepada awak media pada jumat 16 agustus 2024.
Yang mana pihaknya meminta dengan tegas kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Dan Menpar RB untuk mencopot jabatan PJ Gubernur Banten yang dinilai terlalu banyak manuver dalam pengelolaan tatanan birokrasi di Banten dengan dugaan terlalu banyak muatan kepentingan untuk pribadi bukan untuk masyarakat .
Hal itu terlihat mulai dari sikap PJ Gubernur Banten pada pekerja non ASN yang tidak terdaftar di database BKD Banten yang ada di Bapenda Banten yang mana adanya tebang pilih karena menurut pihak Lpi hampir semua Dinas memiliki honorer dan malah paling banyak di setwan bukan hanya Bapenda namun miris hanya Bapenda yang di perlakukan seperti itu memberhentikan tanpa memberi solusi di setwan sendiri seolah olah di biarkan .
Bukan cuma itu masih banyak kebijakan kontroversial yang di lakukan oleh PJ Gubernur Banten salah satunya yang terbaru dengan adanya dugaan keras PJ Gubernur Banten memiliki kedekatan special dengan sekertaris inspektorat Banten hal itu terlihat dengan dipaksakanya sekertaris inspektorat banten pada Diklatpim Pkn II padahal jelas jelas secara golongan belum memenuhi syarat
Untuk di ikut sertakan pada Diklatpim Pkn II sederhana akan penyikapan hal ini apakah secara pandangan PJ Gubernur di Banten sudah tidak ada lagi ASN yang mumpuni dan sesuai dengan kriteria aturan yang berlaku mengenai diklatpim II atau kah memang ada hal lain di balik itu sehingga hal ini jelas menjadi sorotan serius oleh banyak pihak .
Maka dari itu Lpi siap menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Banten dan runing aksi di kementrian dalam negeri untuk meminta kepada mendagri dan menpan rb segera mencopot Pj Gubernur Banten yang dinilai diduga kuat telah menyalahgunakan wewenang nya dalam beberapa hal bahkan pihak Lpi menduga keras adanya proyek di Dinas PUPR Banten yang dilaksanakan oleh salah satu Perusahaan yang pernah terjerat kasus hukum diduga tidak lepas dari kebijakan PJ Gubernur Banten.
Sehingga dengan semua yang ada lpi mendesak agar segera ada sikap tegas dari kementrian untuk mencopot PJ Gubernur Banten bahkan memeriksa semua kebijakan yang dilakukan mulai dari pengangkatan pejabat yang mana perlu di transfarankan ke publik surat izin dari kementrian atau rekomendasi pengangkatan untuk antar OPD atau pun lingkungan satu Dinas .pungkasnya
(*Red)
