SUMEDANG | NUSANTARANEWS - Suara kritis muncul terhadap RUU TNI-Polri yang saat ini sedang dibahas di DPR. Salah satunya terjadi saat diskusi publik yang diselenggarakan oleh Bem Kema Unpad pada Minggu, 11 Agustus 2024, di Lapangan Bundaran Alfa X Unpad Jatinangor.
Diskusi dengan tema "Menuju Lembaga Kepolisian yang Superbodi: Suatu Bentuk Pengkhianatan Terhadap Amanat Reformasi" dihadiri oleh beberapa tokoh, antara lain Prof. Dr. Arry Bainus dari Fisip Unpad, Deti Sopandi dari PBHI Jawa Barat, dan Presiden KM ITB, Fidela Marwa Huwaida.
Dalam paparannya, Arry Bainus menyatakan bahwa proses RUU saat ini tidak melibatkan pendapat dari akademisi dan tokoh masyarakat, sehingga partisipasi publik tidak dilibatkan. Ia juga menyoroti beberapa pasal yang dianggapnya tidak tepat, terutama terkait kewenangan Polri dalam kasus kriminalitas, kapal laut, dan pesawat udara.
Deti Sopandi menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, banyak tindakan represifitas dilakukan oleh polisi, termasuk pemerasan, kekerasan, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang. Ia juga menyoroti gerakan rakyat terkait RUU KUHP dan Omnibuslaw.
Fidela Marwa Huwaida, Presiden Mahasiswa ITB, juga mengkritik RUU Polri karena memberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan tanpa adanya Undang-undang yang mengatur hal tersebut. Dirinya mempertanyakan prosedur RUU yang tidak melibatkan partisipasi publik.
(Endi Kusnadi)
