• Jelajahi

    Copyright © NUSANTARA NEWS | Berita Nusantara News Hari Ini
    Nusantara News

    Follow us on

    Dua Kepala OPD Jadi PJ Walikota , Alaknas Desak PJ Gubernur Mundur Terlalu Kacau Tanan Banten Dibuat Sehingga Kadis Jadi PJ Walikota Saja Sudah Jelas Diduga Berbalut Kepentingan!.

    NUSANTARA NEWS
    Selasa, 24 September 2024, 20:08 WIB Last Updated 2024-09-24T13:08:55Z

     


    BANTEN | NUSANTARANEWS - Ramai menjadi perbincangan publik akhir akhir ini yang mana ada beberapa kebijakan Penjabat (PJ) Gubernur Banten yang dinilai amat sangat sarat kepentingan yang mana hal ini mendapat sorotan serius dari Aliansi Aktivis Nasional (Alaknas) yang mana hal itu di sampaikan langsung oleh Presidium Alaknas kepada awak media pada selasa 24 september 2024.


    Krisna , Presidium Aliansi Aktivis Nasional (Alaknas) menilai bahwa beberapa kebijakan PJ Gubernur Banten diduga keras sarat dengan kepentingan mulai dari kepentingan pribadi serta kepentingan yang diduga berbau politik hal hal itu amat sangat nampak jelas terlihat 


    Dengan adanya dugaan reformasi birokrasi yang dinilai janggal dengan memaksakan ASN golongan rendah ikut diklatpim II , serta hari ini ada juga dugaan keras kepentingan yang menonjol dengan di angkat nya II kepala Dinas Di Banten sebagi PJS Walikot untuk ,Kota Cilegon, Dan Kota Tangerang Selatan.

    Yang mana jelas menjelang perhelatan pilkada mata rantai dari kedua PJS itu sudah nampak demi memuluskan langkah salah satu calon Gubernur dengan disposisi yang amat sangat krusial sehingga diduga keras di angkatnya kedua kepala Dinas oleh kementrian diduga keras ada peran PJ Gubernur Banten.


    Hal Hal diatas amat sangat dapat mempengaruhi sistem birokrasi yang ada di Banten apalagi terkait pelayanan untuk publik yang mana jelas Kepala Dinas yang di angkat menjadi PJS ini mau tidak mau harus meninggalkan posisinya di Dinas dan besar kemungkinan posisi tersebut kosong


    Maka dengan adanya beberapa hal tersebut Alaknas akan menggelar aksi unjuk rasa di kementrian dalam negeri meminta PJ Gubernur untuk di copot dari jabatanya yang mana jelas kebijakan PJ Gubernur di anggap syarat kepentingan serta diduga terafiliasi ke calon Gubernur nomor urut II maka hal ini jelas perlu di hentikan agar Banten pulih dam tidak berantakan secara tatanan birokrasi apalagi mengenai pelayanan publik dapat di pastikan akan terganggu.pungkasnya



    Sampai berita ini di muat pihal dari PJS Walikota dan juga Pj Gubernur Banten belum bisa di Konfirmasi.


    (*Red)

    Komentar

    Tampilkan

    BERITA TERBARU