• Jelajahi

    Copyright © NUSANTARA NEWS | Berita Nusantara News Hari Ini
    Nusantara News

    Follow us on

    Pokir Di Dinas Perkim Di Duga Keras Di Kerjakan Asal Asalan , Lpi Desak Kejagung Audit Seluruh Pokir Di Kabupaten Sukabumi T.A 2023-2024.

    NUSANTARA NEWS
    Senin, 02 September 2024, 17:54 WIB Last Updated 2024-09-02T10:54:44Z

     


    SUKABUMI | NUSANTARANEWS - Rohmat Hidayat. Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mengatakan kepada awak media pihaknya menyoroti setiap penggunaan anggaran di APBD Kabupaten Sukabumi yang mana paling khusus dengan adanya Pokok Pikiran (Pokir) pada anggaran APBD yang di peruntukan melalui aspirasi dari anggota DPRD Kabupaten Sukabumi .


    Lanjut Rohmat hal yang dilakukan memang sangat lah baik dan perlu namun di sayangkan beberapa kegiatan POKIR amatlah sangat kurang pengawasan dari Dinas yang menjadi wadah atau pun dari DPRD itu sendiri sehingga diduga keras banyak sekali dugaan pelaksanaan asal asalan pada realisasi POKIR .


    Maka dengan adanya temuan dilapangan mengenai pokir yang diduga keras di kerjakan secara asal asalan Lpi mendesak kepada APH khusus nya Kejaksaan Agung untuk mengaudit seluruh penggunaan APBD yang dialokasikan untuk pokir 



    Apalagi bukan kali pertama pokir di DPRD Kabupaten Sukabumi diduga bermasalah sebelumnya juga sempat ramai mengenai pokir bantuan ketahanan pangan (DOMBA) hari ini ramai lagi untuk fisik (Jalan) hal itu disinyalir akibat kurang nya pengawasan dari pihak pihak terkait bahkan ada dugaan keras salah satu eks anggota DPRD Kabupaten Sukabumi


    Diduga menjadi pengepul pokir pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai DPRD pada priode 2019- 2024 sehingga hal ini jelas perlu menjadi perhatian semua pihak agar tepat sasaran dan perealisasian di lakukan dengan baik karena jelas pokir yang seharusnya di jadikan sebagai bahan acuan penopang pemerataan pembangunan di setiap wilayah


    Yang di lakukan pemerintah melalui aspiras yang di tampung oleh anggota DPRD bukan seperti sekarang ini malah diduga menjadi ajang bancakan para oknum anggota DPRD sehingga di anggap hanya menjadi beban untuk APBD apalagi dengan kualitas pelakasanaan pekerjaan yang asal asalan jelas hanya menjadi penghamburan untuk anggaran negara.


    Sehingga dengan adanya hal itu Lpi akan segera bersurat ke Kejaksaan Agung dengan semua data data dan fakta lapangan yang ada agar pihak Kejagung segera memeriksa bahkan mengaudit seluruh kegiatan Pokir yang ada di Kabupaten Sukabumi.pungkasnya


    Sampai Berita Ini Diterbitkan Pihak Terkait Belum Bisa Di Konfirmasi.


    (Wahyu Hidayat)

    Komentar

    Tampilkan

    BERITA TERBARU