NUSANTARANEWS | BANTEN - Aliansi Aktivis Nasional (Alaknas) mengucapkan selamat Hut Banten yang ke 24 Tahun yang mana di usia yang menginjak remaja ini Provinsi Banten di harapkan agar lebih baik lagi serta mampu menjadi Daerah unggul dalam segala aspek apalagi untuk ke sejahteraan masyarakatnya.
Hal itu di sampaikan langsung oleh Presidium Alaknas , Krisna kepada awak media pada 4 oktober 2024 pada momen persiapan aksi masa di Hut Banten dan juga aksi di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mana menurut pria yang akrab di sapa bang Kris ini pihaknya jelas mengharapkan di Hut Banten ini Banten menjadi Lebih Baik namun Harus Ganti PJ dan di Audit seluruh penggunaan anggaranya dari tahun 2022-2024
" Selamat Ulang Tahun Banten Ke 24 semoga di usia remaja ini semakin lebih dewasa dalam segala aspek dan besar harapan Banten melalui Pemprov Banten bisa menjadi Daerah yang dapat mensejahterakan masyarakatnya dalam segala aspek namun sebelum itu perlunya ganti pimpinan agar semua dapat di mulai ke arah lebih baik yang mana selama kepemimpinan PJ Gubernur Banten hari ini jelas terlihat hanya ugal ugalan anggaran dan kebijakan kebijakan yang di nilai demi kepentingan dirinya sendiri serta perlunya audit seluruh penggunaan anggaran dari tahun 2022-2024" tegas krisna
Krisna pun menambahkan pihaknya akan segera menggelar Runing Aksi Masa mulai dari Kementrian Dalam Negeri dan juga di Banten yang mana pihaknya akan membuka semua dugaan dugaan kebusukan atas kebijakan yang di lakukan oleh PJ Gubernur Banten serta akan membuka ke Publik apa saja dugaan permasalah dalam penggunaan anggaran yang ada di Pemprov Banten
Mulai dari Dinas PUPR, Dinas Pariwisata,Dinas Kominfo, Dinas DPKAD, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, Bapenda Banten, Dan Beberapa Dinas Lainya yang mana di agenda penuh dengan kegembiraan pada Hut Banten ke 24 ini jelas perlu perubahan signifikan .
Pihak Alaknas juga menekankan agar Aparatur Penegak Hukum (APH) yang ada di Banten agar tidak pandang bulu dan tumpul ke atas yang mana jelas dugaan dugaan permasalahan itu begitu banyak namun minim penindakan hal ini jelas menjadi opini buruk di publik sehingga perlunya evaluasi kinerja dari APH
Dengan semua polemik yang ada alaknas jelas meminta agar PJ Gubernur Banten di Copot yang mana kebijakan yang di lakukan diduga demi memuluskan ambisinya dalam berkuasa apalagi mengenai Reformasi Birokrasi yang dinilai tidak mengedepankan aspek untuk publik .pungkasnya
(Red)
