NUSANTARANEWS | SUKABUMI - Keluarga pasien di RSUD Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi, menghadapi dilema berat setelah mengetahui BPJS Kesehatan atas nama anaknya, AZH (6 bulan), tidak lagi aktif. Mereka bahkan menyatakan kesiapan menjaminkan ginjal demi membayar biaya pengobatan. Kejadian ini mengundang perhatian publik terkait nasib warga miskin dalam mengakses layanan kesehatan.
Kasus ini terungkap saat RDT (49), kerabat pasien, mendatangi RSUD Sekarwangi pada Jumat (17/01/2025). Ketika mendaftarkan AZH yang membutuhkan perawatan medis mendesak, pihak rumah sakit menginformasikan bahwa BPJS yang sebelumnya digunakan sudah dinonaktifkan. Hal ini memaksa keluarga untuk mendaftar sebagai pasien umum.
"BPJS-nya sudah tidak aktif, jadi harus menjadi pasien umum," ungkap petugas pendaftaran rumah sakit.
RDT mengaku kaget mengetahui hal tersebut. Meski keberatan, ia terpaksa menyetujui status pasien umum sembari berharap BPJS bisa diaktifkan kembali. "Saya sudah menghubungi Dinas Sosial agar BPJS bisa diaktifkan lagi. Tapi, proses pendaftarannya memakan waktu satu bulan," kata RDT.
Respons Dinas Sosial dan Rumah Sakit
Iwan, Kepala Bidang Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, mengatakan pihaknya akan membantu proses pengaktifan BPJS AZH. Namun, karena waktu yang diperlukan cukup lama, biaya perawatan saat ini tidak bisa ditanggung. "Silakan berkomunikasi dengan Humas atau bagian Keuangan RS untuk solusi sementara," ujarnya.
Sementara itu, Ridwan dari bagian Keuangan RSUD Sekarwangi menjelaskan bahwa kebijakan terkait pembayaran di luar kewenangannya. Ia meminta keluarga berkomunikasi langsung dengan pimpinan rumah sakit. "Jika ingin pulang, silakan sampaikan permasalahan ini di bagian kasir untuk kelengkapan administrasi," ucapnya.
Namun, tanpa ada solusi konkret, RDT menyatakan kesiapannya untuk menjaminkan ginjal demi melunasi biaya pengobatan. "Kami tidak punya jaminan lain. Jika perlu, saya siap menjaminkan ginjal saya," katanya.
Realitas Warga Miskin di Sukabumi
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa banyak pasien dari keluarga miskin terpaksa pulang karena tidak mampu membayar biaya pengobatan. Meskipun RSUD Sekarwangi telah memberikan sejumlah kebijakan, situasi ini tetap memprihatinkan.
Hal ini memunculkan pertanyaan besar: apakah program jaminan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah berjalan tepat sasaran? Bagaimana validasi data penerima manfaat, terutama warga miskin, dilakukan? Dan sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam memastikan akses layanan kesehatan bagi warganya yang kurang mampu?
Kasus ini menjadi cerminan perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem jaminan kesehatan di Kabupaten Sukabumi, agar tidak ada lagi keluarga yang menghadapi situasi serupa.
(Red)
