NUSANTARANEWS | SUMEDANG - Kekecewaan mendalam menyelimuti sejumlah orang tua siswa Madrasah Tsanawiyah (MTS) As-Sa'adah, Sukasari, Sumedang. Pada Jumat, 7 Februari 2025, mereka mendapati dana Program Indonesia Pintar (PIP) reguler anak-anak mereka dipotong drastis. Dana yang seharusnya diterima sebesar Rp750.000 per siswa, menyusut menjadi hanya Rp10.000. Pemotongan tersebut dilakukan oleh pihak sekolah untuk menutupi tunggakan biaya pembangunan gedung sekolah. Tindakan ini jelas melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa pemotongan dana PIP dilarang keras. Tindakan ini dianggap ilegal dan dapat berujung pada sanksi pidana bagi pelakunya. Peraturan tersebut tertuang dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024.
Para orang tua siswa merasa tindakan pemotongan dana PIP oleh pihak sekolah sangat tidak adil dan merugikan siswa. Mereka menilai dana PIP sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka, seperti membeli seragam, sepatu, dan alat tulis. "Pemotongan sebesar itu sangat memberatkan kami," ungkap salah seorang orang tua yang enggan disebutkan namanya.
Para siswa mencairkan dana PIP mereka di bank dengan pendampingan seorang guru, Bu Nunung, Setelah pencairan, mereka hanya menerima uang tunai sebesar Rp10.000. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi pengelolaan dana PIP di MTS As-Saadah dan menimbulkan kekhawatiran akan potensi pelanggaran hukum.
Ketika dikonfirmasi, pihak sekolah melalui kepala sekolah, MTS As Sa'adah Euis khoeriah menyatakan bahwa terdapat 40 siswa yang menerima bantuan PIP. Namun, kepala sekolah mengaku tidak mengetahui secara detail jumlah dana yang diterima siswa dan meminta awak media untuk menghubungi bendahara sekolah, Ibu Nunung. Sayangnya, Ibu Nunung sedang sakit dan tidak dapat dihubungi.
Ketidakjelasan informasi dari pihak sekolah semakin memperkuat keresahan orang tua siswa. Mereka berharap pihak sekolah segera memberikan klarifikasi resmi dan solusi yang adil atas permasalahan ini. Mereka juga mendesak agar pihak berwenang menyelidiki kasus ini dan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran hukum.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak sekolah terkait polemik pemotongan dana PIP ini. Kasus ini menjadi sorotan dan menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan terhadap penyaluran dana bantuan pendidikan.
(Endi Kusnadi)
