NUSANTARANEWS | KARAWANG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merotasi dan mengangkat sejumlah pejabat eselon II setingkat kepala dinas, kepala biro, serta staf ahli gubernur. Pelantikan dilakukan di Karawang International Industrial City (KIIC) pada Kamis (27/3/2025).
Sebanyak 15 pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) menduduki posisi baru. Menurut Dedi, rotasi pejabat dalam pemerintahan adalah hal yang lumrah dan memiliki manfaat bagi organisasi maupun individu yang bersangkutan.
"PNS telah disumpah untuk bersedia ditempatkan di mana pun dan kapan pun. Integritas, loyalitas kepada pimpinan, dan pengabdian kepada masyarakat perlu dikedepankan," ujar Dedi Mulyadi.
Dedi juga menekankan bahwa bekerja dengannya membutuhkan kesiapan ekstra, mengingat banyak gagasan yang harus segera diwujudkan. "Kerja dengan saya tentu capek, banyak gagasan tiba-tiba dan harus diwujudkan. Tetapi yakinlah bahwa selalu ada solusi," tambahnya.
Gubernur juga mengapresiasi kinerja para pejabat yang dirotasi, sembari mengucapkan terima kasih atas pengabdian mereka di jabatan sebelumnya. "Saya ucapkan terima kasih, selamat bekerja, kita semua bekerja untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat," katanya.
Beberapa pejabat yang mengalami pergeseran posisi di antaranya:
Mas Adi Komar dari Kepala Biro Administrasi Pimpinan kini menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Akhmad Taufiqurrachman diangkat sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan menggantikan Mas Adi Komar.
Ika Mardiah yang sebelumnya menjabat Kepala Diskominfo kini menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Wahyu Mijaya yang semula menjabat Kepala Dinas Pendidikan kini beralih sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bekesbangpol).
Dalam kesempatan yang sama, Dedi Mulyadi mencetuskan program pendidikan bela negara bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Program ini akan mulai dilaksanakan pada Juni 2025 dan melibatkan pelatihan dari aparat TNI serta Polri.
"Saya sudah minta ke Pak Sekda (Herman Suryatman) di bulan Juni nanti ASN ada pendidikan bela negara, dilatih sama tentara sama polisi," ungkap Dedi.
Dedi menegaskan bahwa pendidikan bela negara bertujuan untuk membentuk integritas ASN. Selain itu, ia juga meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengumumkan ASN berkinerja terbaik dan terburuk setiap bulan sebagai bentuk motivasi.
"Nanti setiap bulan Kepala BKD mengumumkan ASN yang paling rajin dan produktif, serta ASN yang kinerjanya kurang maksimal," katanya.
Ia juga menekankan agar penilaian performa tersebut dilakukan secara transparan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Umumkan, di setiap OPD harus diumumkan," tegasnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin, loyalitas, dan etos kerja ASN di lingkungan Pemprov Jabar.
(Red)
