NUSANTARANEWS | BANDUNG – Tindakan kekerasan, intimidasi, dan pemerasan yang dilakukan sejumlah oknum wartawan dalam meminta THR akhir-akhir ini mengemuka dan menuai kecaman publik. Namun, di balik sorotan negatif tersebut, terdapat realita pahit yang perlu diperhatikan: banyak wartawan dan penulis lepas yang hidup dalam kondisi ekonomi memprihatinkan. Mereka bekerja tanpa jaminan gaji tetap, namun memiliki tanggung jawab besar sebagai kepala keluarga.
Anak-anak mereka membutuhkan biaya pendidikan, sandang, pangan, dan tempat tinggal layak. Kondisi ini menciptakan dilema: di satu sisi, mereka berjuang memenuhi kebutuhan keluarga, di sisi lain, tindakan-tindakan tercela yang dilakukan oknum-oknum tertentu mencoreng citra profesi dan memicu kemarahan publik.
"Ironisnya, anak-anak mereka hanya bisa melihat teman-teman sebayanya menikmati kegembiraan Lebaran berkat THR orang tua mereka yang bekerja di sektor formal," ujar seorang pengamat sosial.
Amanat UUD 1945 yang menjamin kesejahteraan seluruh rakyat seakan bertolak belakang dengan realita yang dihadapi para pekerja lepas ini. Jutaan pekerja lepas, termasuk wartawan dan penulis lepas, belum mendapatkan perhatian dan perlindungan yang memadai dari negara. Pemerintah diharapkan untuk lebih memperhatikan penyediaan lapangan kerja yang layak dan memberikan jaminan sosial bagi mereka.
"Kita tidak bisa hanya fokus pada sisi negatifnya saja. Kita perlu melihat sisi kemanusiaan mereka. Setiap profesi dan manusia pasti memiliki kekurangan, namun negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh rakyatnya," ungkap Ketua Simpe Nasional Edi Sutiyo, Minggu (23/03/2025).
Lebih lanjut, Edi Sutiyo, Ketua Umum Solidaritas Insan Media dan Penulis (SIMPE), Edi Sutiyo, menambahkan, "Sebagai Ketua SIMPE, saya turut prihatin atas tindakan oknum wartawan yang melakukan tindakan tidak terpuji. Namun, kita juga harus melihat akar permasalahan yang mendasari tindakan tersebut. Banyak wartawan lepas yang hidup pas-pasan dan kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga. SIMPE menyerukan kepada pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan pekerja media, khususnya wartawan lepas, agar kejadian serupa tidak terulang. Kita perlu solusi sistemik, bukan hanya sekadar penindakan."
(Endi Kusnadi)
