NUSANTARANEWS | SUKABUMI - Ditengah bencana alam yang begitu tiada henti menghantam Kabupaten Sukabumi dari akhir 2024 sampai awal tahun 2025 ini silih berganti problem banjir dan longsor belum tertangani dengan baik dan menyeluruh sehingga masih banyak masyarakat yang merasa ketakutan
Disaat hujan datang hal itu jelas perlu menjadi perhatian serius semua pihak terutama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi yang mana jelas sampai hari ini 26 april 2025
Persoalan yang berkaitan dengan dampak bencana alam belum sama sekali terselesaikan apalagi dengan adanya banyak dampak bencana alam yang melanda sukabumi
Ditambah di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang di terapkan seolah olah mempersulit penyelesaian akan penanggulangan bencana
Masih banyaknya jembatan yang rusak, jalan rusak , lahan yang rawan longsor hampir 80% belum tersentuh oleh anggaran pemerintah sehingga dampak bencana 2024 terjadi lagi pada 2025
Hal itu tidak lepas dari kebijakan yang di nilai timplang sehingga hal itu pun menjadu perhatian aktivis Laskar Pasundan Indonesia (LPI) yang mana menurut Rohmat Hidayat , Ketua Umum DPP Laskar Pasundan Indonesia (LPI)
Pemerintah Sukabumi tidak gerak cepat dalam penyelesaian permasalahan banjir dan longsor yang selalu menghantui warga sukabumi tatkala hujan tiba ditengah penerapan kebijakan efisiensi namun ada beberapa hal yang dirasa timplang salah satunya dengan adanya anggaran belanja hibah di tahun 2025 senilai 29 Miliyar jelas hal ini tidak masuk logika" cetus Rohmat
Rohmat pun menambahkan jika memang efisiensi di berlakukan dengan baik harusnya pihak pemda dari pada menganggarkan untuk Hibah senilai 29 miliyar alangkah lebih bijak 29 miliyar di gunakan untuk penanggulangan bencana yang sifatnya urgen dan memang kebutuhan mendesak masyarakat " tegas rohmat
Sehingga dengan hal itu Lpi mempertanyakan dan meminta keterbukaan informasi publik dari Pemda mengenai seluruh realisasi dari besarnya anggaran untuk belanja hibah pihak mana saja penerima hibah dan bagaimana sistem inventarisir aset akan dana hibah yang di keluarkan pemda
Serta pada tahun 2025 ini banyak juga penggunaan anggaran di Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Sukabumi yang patut menjadi perhatian keras yang mana besar dugaan banyak permainan apalagi mengingat baru baru ini ada kejadian di Dinas tersebut ada dua orang yang ditetapkan jadi tersangka
Maka dengan hal itu Lpi akan segera melayangkan surat audiensi bahkan mempersiapkan aksi masa untuk meminta pihak Pemda Kabupaten Sukabumi mentransfaransikan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan APBD
Dan kepada Aparatur Penegak Hukum (APH) Lpi mendesak agar memeriksa seluruh penggunaan anggaran untuk belanja Hibah secara menyeluruh dari beberapa tahun kebelakang sampai dengan penganggaran pada tahun 2025 ini agar tidak penyalag gunaan dan penghamburan anggaran.pungkasnya.
(Red)
